Jakarta CNBC Indonesia - Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp 4.067,8 triliun.Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.818,9 triliun. Dalam laporan BPS, Selasa (5/11/2019) Ekonomi Indonesia triwulan III-2019
SUMENEP – Pemerintah pusat berencana memberikan bantuan operasional sekolah BOS afirmasi dan kinerja untuk SD dan SMP negeri. Namun, hingga triwulan terakhir bantuan itu tak kunjung Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Disdik Sumenep Tri Fathanah menyampaikan, BOS afirmasi dan kinerja merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak semua lembaga mendapatkan bantuan itu. Bantuan tersebut berbeda dengan BOS reguler yang diterima tiap lembaga mengungkapkan, BOS afirmasi dan kinerja hanya diperuntukkan SD dan SMP negeri. Dari 579 SD negeri di Sumenep, hanya 84 lembaga yang mendapat BOS afirmasi. Sementara yang mendapat BOS kinerja 11 SMP, hanya delapan dari 43 SMP negeri yang mendapat BOS afirmasi. Sementara yang mendapatkan BOS kinerja empat lembaga. ”Afirmasi diperuntukkan bagi lembaga pendidikan yang tertinggal, dan BOS kinerja untuk yang kinerjanya bagus, seperti pelaporan dan lain sebagainya,” terangnya kemarin 14/10. Penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat. Yaitu, dengan berpatokan kepada data pokok pendidikan dapodik. ”Dinas pendidikan kabupaten tidak tahu penilaiannya, Red. Semuanya oleh kementerian, dengan mengacu kepada dapodik,” jelas Tri saat ditemui di ruang mengakui, bantuan itu belum cair hingga triwulan keempat. Dia memprediksi BOS afirmasi dan kinerja hanya cair sekali pada 2019. Dengan begitu, realisasi bantuan yang baru digulirkan tahun ini tidak akan cair 100 persen. Sebab, pencairan bantuan itu dibagi empat tahap. ”Belum ada yang cair. Anggarannya masih ada di Provinsi Jawa Timur, belum dikirim ke kas daerah,” mengungkapkan, peruntukan BOS afirmasi dan kinerja tidak jauh berbeda dengan BOS reguler. Yakni, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar KBM. ”Bisa untuk belanja tablet. Menurut saya, BOS itu untuk sekolah-sekolah yang BOS regulernya tidak mencukupi,” DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir meminta pemerintah untuk menyikapi belum cairnya bantuan tersebut demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Keris. ”Pemerintah harus menjemput bola, jangan hanya menunggu,” pintanya. jup
1/ 4. 0. 0. 0. 0. Detail. Merek Honda. Model CBR. Tahun 2019. Tipe Penjual Diler. Deskripsi. Rp 25.500.000 2019 Honda CBR LED 2019 Bos Quu Hikmah Motor Kepuh. Sukun, Malang Kota, Jawa Timur. Hari ini. Deskripsi penjual. Syaiful Anam Hikmah Motor group / Manfaat Motor group. Anggota sejak Des 2015.
Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan 2019 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2019 untuk Sekolah Menengan Atas dan SMK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 80 Tahun 2019 wacana Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selain Juknis BOS 2019 Sekolah Menengan Atas dan SMK, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 80 Tahun 2019 juga mengatur Junis BOS SD dan SMP. Hal ini alasannya PERMENDIKBUD no 89 Tahun 2019 terdiri dari Lampiran 1 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2019 untuk SD dan Sekolah Menengah Pertama Lampiran 2 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2019 untuk SMA Lampiran 3 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2019 untuk SMK Berdasakan JUKNIS BOS Sekolah Menengah kejuruan tahun 2019, pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi SMK dengan satuan biaya per siswa Rp per tahun. Mulai tahun 2019 penyaluran dana BOS Sekolah Menengah kejuruan dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara eksklusif dalam bentuk hibah. Berdasakan JUKNIS BOS Sekolah Menengan Atas tahun 2019, sasaran program BOS SMA adalah semua SMA baik Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesiayangsudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Dapodikdasmen. Besaran derma per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional NISN yang valid dan satuan biaya BOS Sekolah Menengan Atas sebesar Rp. Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dinyatakan bahwa a program BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib mencar ilmu 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan SNP pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM; dan b kegiatan BOS Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Atau Permendikbud Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dinyatakan bahwa Secara khusus kegiatan BOS SD dan Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk a. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan; b membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan c. meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta. Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dinyatakan bahwa Secara khusus kegiatan BOS Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan bertujuan untuk a membantu biaya operasional sekolah non-personalia; b; meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK; c mengurangi angka putus sekolah; d mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin; e memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan f meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. LINK DOWNLOAD JUKNIS BOS TAHUN 2019 UNTUK SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan SMK Klik disini LINK 2 DOWNLOAD JUKNIS BOS TAHUN 2019 UNTUK SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan SMK Klik disini BOS yakni kegiatan pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana kegiatan wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan didanai dengan dana BOS. Sasaran Penerima DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 adalah Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Dapodikdasmen. Khusus bagi sekolah swasta, juga harus mempunyai izin operasional. Alokasi DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 Dihitung menurut jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya Tingkat SD Rp Tingkat SMP Rp Untuk sekolah di tempat khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan menerima alokasi sebanyak 60 siswa Alokasi DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil 1. Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau 2. Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau 3. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar alasannya tidak berkembang; atau 4. Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau 5. Sekolah swasta yang tidak bersedia mendapatkan kebijakan alokasi minimal. Alokasi DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 2 Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal 1. Harus memberikan isu jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang renta siswa dan di papan pengumuman; 2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima; 3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang renta siswa. Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil dalam JUKNIS BOS 2019 1. Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat; 2. Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi; 3. Tim BOS Provinsi memutuskan alokasi sekolah kecil menurut rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jadwal Pengambilan Data Untuk Penetapan Jumlah siswa akseptor dana BOS 2019 1 Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Desember tahun sebelumnya; 2 Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret; 3 Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Juni; 4 Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September. Tahapan BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 Waktu Penyaluran DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 1. Tiap 3 bulan periode triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember; 2. Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami kendala atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan periode semesteran, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. Penyaluran dari RKUN Ke RKUD DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 1. Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada ahad ketiga di bulan Januari; 2. Triwulan 2, paling lambat 7 tujuh hari kerja pada awal bulan April; 3. Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 tujuh hari kerja pada awal bulan Juli; 4. Triwulan 4, paling lambat 7 tujuh hari kerja pada awal bulan Oktober. Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja sehabis dana diterima di RKUD. Ketentuan Pengambilan DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 1. Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah; 2. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku; 3. Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi dipakai sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS Ketentuan Lainya bagi Sekolah Penerim DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 1. Semua negeri dihentikan melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali siswa; 2. Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 wacana Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar; 3. Sekolah sanggup mendapatkan sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu; 4. Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah supaya mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel; 5. Menteri dan Kepala Daerah sanggup membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. Penggunaan Dana BOS 2019 berdasrkan JUKNIS BOS 2019 1. Pengembangan Perpustakaan a Prioritas utama yakni membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang dipakai sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan supaya tercukupi rasio satu siswa satu buku. Buku teks yang dibeli yakni yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud; b Membeli buku pengayaan dan acuan untuk memenuhi SPM; c Langganan koran, majalah/publikasi terjadwal yang terkait pendidikan offline/online; d Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan; e Peningkatan kompetensi pustakawan; f Pengembangan database perpustakaan; g Pemeliharaan perabot perpustakaan; h Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan; i Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah 2. Kegiatan PPDB a Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB; b Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu c Penggandaan formulir Dapodikdasmen; d Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang sanggup dibayarkan untuk kegiatan ini adalah Bahan habis pakai ATK; Sewa internet warnet, upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah; Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah; Honor operator Dapodikdasmen. Kebijakan pembayaran gaji untuk petugas pendataan di sekolah yakni sebagai berikut 1 Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya aksesori untuk pembayaran gaji bulanan 2 Apabila tidak ada tenaga manajemen yang berkompeten, sekolah sanggup menugaskan tenaga operator lepas outsourcing yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan tidak dibayarkan gaji rutin bulanan; 3 Standar gaji operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di tempat sesuai dengan beban kerja; e Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler a Membeli alat peraga IPA yang diharapkan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD; b Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD; c Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP; d Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan kebijaksanaan pekerti; e Pembelajaran remedial dan pengayaan; f Pemantapan persiapan ujian; g Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja; h Usaha Kesehatan Sekolah UKS; i Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan; j Biaya lomba yang tidak didanai pemerintah/ pemda termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi; k Honor mengajar aksesori di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya. 4. Ulangan dan Ujian a Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah; b Komponen yang sanggup dibayarkan adalah c Fotocopy/penggandaan soal; d Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali; e Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak didanai Pemerintah/Pemda. 5. Pembelian Bahan Habis Pakai a Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris; b Alat tulis kantor termasuk tinta printer, CD dan flash disk; c Minuman dan kudapan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah; d Pengadaan sparepart alat kantor; e Alat-alat kebersihan dan alat listrik. 6. Langganan Daya dan Jasa a Langganan listrik, air, dan telepon termasuk pasang instalasi gres bila ada jaringan; b Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem termasuk pasang gres bila ada jaringan. Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah c Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di tempat tertentu jikalau di sekolah tidak ada jaringan listrik termasuk perlengkapan pendukungnya 7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi a Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; c Perbaikan sanitasi sekolah kamar mandi dan WC untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik; d Perbaikan susukan pembuangan dan susukan air hujan; e Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 8. Pembayaran Honor Bulanan a Guru honorer hanya untuk memenuhi SPM; g Batas maksimum pembayar gaji bulanan sekolah negeri yakni 15%. h Pengangkatan tenaga gaji gres harus sanggup pertimbangan dan persetujuan kab/kota 9. Pengembangan Profesi G/TK a Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Sekolah yang menerima hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh memakai dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan; b Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan biaya registrasi dan fasilitas apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan; c Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang sanggup dibayarkan yakni fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum SBU daerah; d Dana BOS tidak boleh dipakai untuk biaya kegiatan yang sama yang telah didanai oleh pemerintah/pemda. 10. Membantu Siswa Miskin a Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan derma sejenis dari sumber lainnya, contohnya PIP. b Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah misalnya sepeda, bahtera penyeberangan, dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 11. Pengelolaan Sekolah a Penggandaan laporan dan surat-menyurat; b Insentif bagi tim penyusun laporan BOS; c Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos; d Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota; e Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor. 12. Pembelian dan Perawatan Komputer a Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station. Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan Sekolah Menengah Pertama 7 unit/tahun; b Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian yakni 1 unit/tahun; c Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian yakni 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta; d Membeli/memperbaiki proyektor. Jumlah maksimum yang sanggup dibeli yakni 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta; f Harus dibeli di toko resmi; g Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku; h Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 13. Biaya Lainnya a Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah; c Peralatan UKS dan obat-obatan; d Pembelian meja dan dingklik peserta didik/ guru, jikalau yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang; e Penanggulangan efek darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat. f Bunga Bank/Jasa Giro jawaban adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan dipakai untuk keperluan sekolah Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan. Larangan Penggunaan DANA BOS 2019 menurut JUKNIS BOS 2019 sama dengan tahun sebelumnya hanya ditambahkan penegasan larangan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan kiprah pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru. LINK DOWNLOAD JUKNIS BOS TAHUN 2019 UNTUK SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan SMK Klik disiniLINK 2 DOWNLOAD JUKNIS BOS TAHUN 2019 UNTUK SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan SMK Klik disini Sumber loading...
Ma Comment Artinya Data Kebutuhan Pengelolaan Dana Bos Tiap Tahun Triwulan dan Semester yang sangat diperlukan dalam arti dana bos ini ada RKAS RKS, dan LPJ, RKS artinya Rencana Kerja Sekolah 4 tahunan, RKAS Rencana Kerja Anggaran Sekolah 1 tahunan dan LPJ Laporan Pertanggungjawaban Sekolah ini dibuat setiap pencairan dana bos
Ditulis pada Sunday, December 16, 2018 Menindaklanjuti surat edaran yang terdapat pada laman yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK, dan Operator Dapodik di seluruh wilayah Indonesia bahwa perihal pengambilan data cut off melalui aplikasi sinkronisasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dari alokasi dana BOS untuk periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 Triwulan I triwulan IV.Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Data siswa yang akan dihitung merupakan data siswa pada Tahun anggaran 2019. Pada saat menginstal program dan meregistrasi Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019, DILARANG menggunakan prefill yang lama karena dapat menyebabkan data siswa menjadi ganda. Data Rombongan Belajar Rombel wajib diisi dengan lengkap, dan jenis rombel yang akan dihitung adalah Rombel Kelas dan/atau Reguler, Kelas Terbuka, Kelas Jauh dan/atau Kecil, sedangkan Rombel teori, Ekskul dan praktek tidak dihitung. Khusus untuk tingkat SMA dan SMK harus memperhatikan juga pengisian pada data program pengajaran/program keahlian/kompetensi keahlian. Berikut alur ketentuan pengisian data program pengajaran/program keahlian/Kompetensi Keahlian untuk SMA dan SMK SMA KTSP 2006 SMA Kurikulum 2013 SMK KTSP SMK Kurikulum 2013 Kelas XI dan XII = Ilmu Pengetahuan Alam IPA/Ilmu Pengetahuan Sosial IPS/Bahasab Kelas X, XI, dan XII = Bahasa dan Budaya, MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas XI dan XII = Kompetensi Keahlian Kelas X = Program Keahlian Kelas XI dan XII = Kompetensi Keahlian Data Rombongan Belajar harus diisikan WALI KELAS. Rombongan Belajar wajib diisi dengan lengkap termasuk data pembelajaran. Data siswa perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi NISN yang erdapat pada layanan pada semua jenjang untuk saat ini baru SMA yang menjadi prasyarat/diharuskan, dan mulai Tahun 2019 di semua jenjang akan wajib dan menjadi prasyarat. Sementara itu, informasi yang saya dapat melalui group whatsapp yang barang kali bisa jadi pertimbangan dalam entri data isian dapodik seperti Data sekolah, sarpras, GTK, Peserta Didik, dan Pembelajaran. Ijazah palsu akan terlihat di Dapodik di tahun 2019 karena NIM akan terkoneksi dengan data dikti 2018 banyak GTK yg tidak tercatat di BKN. Peserta didik dibawah usia 5,5 thn harus mengupload surat keterangan dari psikiater/ Surat pernyataan dewan guru PAUD / Tk bahwa anak tersebut layak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jika pada bulan Januari masih belum di upload suratnya maka akan diinvalidkan. Di dapodik tahun 2019 kalau NIK tidak diinput atau tidak sesuai dengan dukcapil maka akan di invalidkan. Sebelum tanggal 26 Desember 2018 isian NIK harus segera diselesaikan dan jangan sampai salah. Titik Koordinat segera input dengan benar dan sesuai tempat tinggal peserta didik atau PTK Pada tahun 2019 data rinci peserta didik harus diisi TB Tinggi Badan, BB Berat Badan dirubah setiap tahun. Kenapa Data pegawai yg diipakai yg ada di BKN? karena banyak data pegawai gol, gaji dirubah didapodik.. maka info gtk lebih mengambil data dr BKN. Jangan sekali-kali mengedit riwayat kepangkatan di dapodik. Pada tahun 2019 Yang data riwayat sertifikasinya di dapodik menggunakan Porto Folio akan diinvalidkan maka sertifikatnya harus diinput/uploud. Untuk validasi di riwayat pendidikan harus memasukan/menginputkan minimal 1 judul PTK/Skripsi. Nilai UKG wajib di input. Di pembelajaran rombel k13 tidak boleh ada tambahan wajib pembelajaran kecuali mulok dan muloknya harus yg tersertifikasi. Pada tahun 2019 dapodik dijadikan dasar oleh TIPIKOR untuk memeriksa sekolahdi link kan dengan Website KPK. Jika sarpras yang kondisinya rusak berat khususnya di ruang kelas maka jangan dipakai ruangan tersebut untuk pembelajaran. Jika menghapus data sarpras gunakan hapus buku dan beri keterangan. Pada tahun 2019 aplikasi dapodik ada perubahan refeerensi dan tahun PIP. Yang menjadi pembina ekstrakurikuler harus diisikan di dapodik. Kalau di SMP jika guru yg hanya mengajar 12 jam mak beritugas tambahan pembina osis/ekstra kurikuler lainnya. Di menu Sekolah sanitasi Sekolah harus menyiapkan minum untuk peserta didik, Memiliki alat cuci tangan maka air diember pun termasuk alat tempat cuci tangan. Kepanitiaan komite, sekolah aman. Pada tahun 2019 ada menu Pembuatan jadwal untuk guru yg doble rombel. cara menambahkan peserta didik di aplikasi dapodik dikdas Jika calon peserta didik dari keluarga maka, wajib menginputnya diapikasi dapodik. Jika anak itu berasal dari paud/TK dan PAUD/TK terdaftar di kemendikbud salah/benar datanya wajib taraik PD. Kalau anak berasal dari paud tapi paudnya td muncul atau nama siswanya tidak muncul maka, wajib inputnya di manajemen bukan diaplikasi dapodiknya. Kalau anak berasal MI input di manajemen. Jika siswa ada di verpal PD tapi belum masuk dapodik maka, cek validasi pusatnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi lebih tahu. Salam admin BERPUSAT. Berbagi itu peduli Comment Policy Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui. Untuk komentar out of topics silahkan masuk ke Forum Tanya Jawab Buka Komentar Buka Komentar
BantuanOperasional Sekolah (BOS) Reguler untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun. Penyaluran dana BOS Reguler SMP dilakukan dengan 2 cara, bisa dengan sistem per triwulan atau per semester. Berikut ini adalah Komponen Pembiayaan Yang Diperbolehkan Menggunakan Dana BOS Reguler
KOTA, JP Radar Kediri – Dana bantuan operasional sekolah BOS triwulan keempat SD dan SMP diprediksi cair pada akhir tahun ini. Dibanding pencairan sebelumnya, sekolah bakal menerima lebih kecil. Sebab, penyalurannya mengacu jumlah siswa setelah penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2019/2020. Kabid Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Disdik Kota Kediri Ibnu Qoyim mengatakan, pencaiaran dana BOS triwulan TW IV mengacu pada jumlah siswa setelah PPDB 2019. Adapun tiga pencairan sebelumnya berdasar jumlah jumlah siswa pada 2018/2019. Karena itulah, jumlahnya dipastikan tidak sama dengan pencairan sebelumnya. “Karena dana BOS berdasarkan jumlah siswa,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Kediri. Untuk diketahui, dana BOS dicairkan sebanyak empat kali. Untuk TW I, TW III, dan TW IV, masing-masing 20 persen. Selain itu, hanya TW II yang disalurkan sebesar 40 persen. Makanya jumlah pencairan dana BOS TW I dan TW III sama. Sedangkan untuk pencairan TW IV, Ibnu mengungkapkan, dipastikan jumlahnya tidak sama dengan TW I dan III. Pasalnya, selain perubahan jumlah siswa, ada aturan baru jumlah pagu di SD. “Jadi kemungkinan dana BOS triwulan empat lebih kecil di SD,” kata pria yang pernah berdinas di Dinas Sosial Dinsos Kota Kediri ini. Pada PPDB 2019, Ibnu menerangkan, jumlah rombongan belajar rombel kelas 1 maksimal hanya 28 siswa. Padahal, di tahun sebelumnya, satu kelasnya diisi sebanyak 32 anak. “Jadi ada pengurangan jumlah siswa. Itu yang menyebabkan siswa SD lebih sedikit tahun ini,” ungkapnya. Selain pengurangan jumlah rombel, Ibnu menyatakan, ada beberapa SD yang kekurangan siswa. Misalnya dari pagu sebanyak 28 siswa, sekolah hanya menerima siswa di bawah 20 siswa. Bahkan, sejumlah lembaga siswanya kurang dari 10 anak. “Itu yang memengaruhi jumlah dana BOS nanti,” ungkap Ibnu. Lalu bagaimana dengan SMP? Ibnu mengatakan, pagu SMP tidak ada perubahan. Karena itu, jumlah dana BOS yang cair di TW IV nanti bergantung pada jumlah siswa di masing-masing lembaga. Sebab, tidak semua sekolah bisa memenuhi pagu. Dengan kondisi tersebut, ada sekolah yang menerima lebih kecil dibanding pencairan sebelumnya. Sebaliknya, sekolah yang jumlah muridnya lebih banyak, menerima lebih besar. “Ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar,” ungkapnya. Ibnu mengatakan, dana BOS TW IV diprediksi cair pada akhir tahun 2019. Diperkirakan di antara Oktober atau November. Saat ini, setiap lembaga harus menyelesaikan laporan realisasi anggaran LRA. “Dilaporkan ke disdik,” tuturnya. Seperti diberitakan, disdik sudah mencairkan dana BOS sebesar Rp 29,6 miliar. Rinciannya, untuk SD sebesar Rp 18,159 miliar dan SMP sebesar Rp 11,508 miliar. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk pengembangan perpustakaan, perawatan sarana dan prasarana sarpras sekolah serta pengadaan buku teks dan nonteks. KOTA, JP Radar Kediri – Dana bantuan operasional sekolah BOS triwulan keempat SD dan SMP diprediksi cair pada akhir tahun ini. Dibanding pencairan sebelumnya, sekolah bakal menerima lebih kecil. Sebab, penyalurannya mengacu jumlah siswa setelah penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2019/2020. Kabid Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Disdik Kota Kediri Ibnu Qoyim mengatakan, pencaiaran dana BOS triwulan TW IV mengacu pada jumlah siswa setelah PPDB 2019. Adapun tiga pencairan sebelumnya berdasar jumlah jumlah siswa pada 2018/2019. Karena itulah, jumlahnya dipastikan tidak sama dengan pencairan sebelumnya. “Karena dana BOS berdasarkan jumlah siswa,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Kediri. Untuk diketahui, dana BOS dicairkan sebanyak empat kali. Untuk TW I, TW III, dan TW IV, masing-masing 20 persen. Selain itu, hanya TW II yang disalurkan sebesar 40 persen. Makanya jumlah pencairan dana BOS TW I dan TW III sama. Sedangkan untuk pencairan TW IV, Ibnu mengungkapkan, dipastikan jumlahnya tidak sama dengan TW I dan III. Pasalnya, selain perubahan jumlah siswa, ada aturan baru jumlah pagu di SD. “Jadi kemungkinan dana BOS triwulan empat lebih kecil di SD,” kata pria yang pernah berdinas di Dinas Sosial Dinsos Kota Kediri ini. Pada PPDB 2019, Ibnu menerangkan, jumlah rombongan belajar rombel kelas 1 maksimal hanya 28 siswa. Padahal, di tahun sebelumnya, satu kelasnya diisi sebanyak 32 anak. “Jadi ada pengurangan jumlah siswa. Itu yang menyebabkan siswa SD lebih sedikit tahun ini,” ungkapnya. Selain pengurangan jumlah rombel, Ibnu menyatakan, ada beberapa SD yang kekurangan siswa. Misalnya dari pagu sebanyak 28 siswa, sekolah hanya menerima siswa di bawah 20 siswa. Bahkan, sejumlah lembaga siswanya kurang dari 10 anak. “Itu yang memengaruhi jumlah dana BOS nanti,” ungkap Ibnu. Lalu bagaimana dengan SMP? Ibnu mengatakan, pagu SMP tidak ada perubahan. Karena itu, jumlah dana BOS yang cair di TW IV nanti bergantung pada jumlah siswa di masing-masing lembaga. Sebab, tidak semua sekolah bisa memenuhi pagu. Dengan kondisi tersebut, ada sekolah yang menerima lebih kecil dibanding pencairan sebelumnya. Sebaliknya, sekolah yang jumlah muridnya lebih banyak, menerima lebih besar. “Ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar,” ungkapnya. Ibnu mengatakan, dana BOS TW IV diprediksi cair pada akhir tahun 2019. Diperkirakan di antara Oktober atau November. Saat ini, setiap lembaga harus menyelesaikan laporan realisasi anggaran LRA. “Dilaporkan ke disdik,” tuturnya. Seperti diberitakan, disdik sudah mencairkan dana BOS sebesar Rp 29,6 miliar. Rinciannya, untuk SD sebesar Rp 18,159 miliar dan SMP sebesar Rp 11,508 miliar. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk pengembangan perpustakaan, perawatan sarana dan prasarana sarpras sekolah serta pengadaan buku teks dan nonteks. Artikel Terkait

4 Isikan sesuai dengan rincian penggunaan Dana BOS Triwulan yang diinginkan, sesuai dengan realisasi penggunaan dana BOS reguler (Format BOS K-7a), kemudian klik proses. 5. Jika sudah yakin dengan isian anda, pilih Logout Demikian cara cara input realisasi penggunaan dana BOS di laman BOS Kemdikbud, semoga bermanfaat.

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia... Untuk penetapan alokasi BOS di tiap sekolah, Kemdikbud mendasarkan perhitungan pada data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada pada Dapodik. Oleh sebab itu, sekolah yang tidak mengisi Dapodik tidak tercantum dalam data base sistem Dapodik secara otomatis tidak mendapat alokasi dana BOS; Untuk menghindari kejadian tersebut, sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus segera berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, Tim Dapodik Kabupaten/Kota dan Tim Dapodik Pusat. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam dalam hal ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2019 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2014-2019, sedangkan periode Juli-Desember 2019 didasarkan pada data tahun pelajaran 2019-2019. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut a. Triwulan 1 Januari-Maret didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Nopember 2014; b. Triwulan 2 April-Juni didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Februari 2019; c. Triwulan 3 Juli-September didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Mei 2019; d. Triwulan 4 Oktober-Desember didasarkan pada Dapodik tanggal 21 September 2019; Ketentuan penetapan alokasi BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan ialah sebagai berikut Sekolah yang mendapat alokasi BOS ialah sekolah yang sudah tercantum dalam data base Dapodik ketika pengambilan data sebelum penyaluran dana BOS di awal triwulan. Besar dana BOS sekolah sesuai dengan data jumlah peserta didik yang ada pada Dapodik ketika pengambilan data tergantung pula pada kebijakan alokasi yang berlaku terkait jumlah peserta didik di sekolah. Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS Keterangan D-1 pengambilan data Dapodik di triwulan 1 D-2 pengambilan data Dapodik di triwulan 2 D-3 pengambilan data Dapodik di triwulan 3 D-4 pengambilan data Dapodik di triwulan 4 ST-1 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 1 ST-2 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 2 ST-3 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 3 ST-4 pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 4 BT-1 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 1 BT-2 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 2 BT-3/4 pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 3 dan 4 Bagi sekolah yang tidak tercantum dalam data base Dapodik tidak akan mendapat alokasi pada ketika penyaluran dana BOS di awal triwulan. Tiap ahad ke-2 pada bulan ke-2 triwulan berjalan, Kemdikbud akan melaksanakan pengambilan data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik untuk kepentingan. Untuk menghitung kelebihan dana BOS yang diterima sekolah pada ketika penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kelebihan penyaluran ini akan dikompensasikan pada penyaluran dana BOS di triwulan berikutnya. Menghitung kekurangan dana BOS yang diterima sekolah pada ketika penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kekurangan penyaluran ini akan ditambahkan melalui pencairan dana cadangan/buffer yang ada di Rekening Kas Umum Negara. Kekurangan yang sanggup dibayarkan termasuk sekolah yang pada penyaluran di awal triwulan tidak mendapat alokasi sebab belum tercantum dalam data base Dapodik. Untuk kasus ini, dana BOS yang sanggup dibayarkan ialah alokasi triwulan berjalan. Sedangkan dana BOS yang tidak dibayarkan sebab sekolah tidak terdata pada Dapodik di triwulan sebelumnya, tidak sanggup dibayarkan pada triwulan berjalan Sebagai dasar penetapan alokasi BOS di tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS triwulan berikutnya. Khusus untuk triwulan 3, pengambilan data pada pertengahan triwulan diundur menjadi ahad ke-3 bulan ke-3. Hal ini terpaksa dilakukan sebab harus menunggu selesainya proses update data jumlah peserta didik tahun pelajaran gres pada Dapodik yang dilakukan oleh sekolah. Oleh sebab itu, perhitungan lebih/kurang penyaluran dana BOS triwulan 3 digabungkan pada ketika perhitungan lebih kurang penyaluran dana BOS triwulan 4. Demikian isu mengenai kegiatan kirim data via sinkronisasi aplikasi Dapodikdas 2014 yang akan menjadi dasar/acuan penerimaan dana BOS 2019 bagi sekolah bersangkutan menurut Juknis BOS SD-SMP Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...!
CaraMembuat Laporan Bos Triwulan 1 sampai 4 Bagus dan Rapih Tahun 2018 telah kita tinggalkan,namun PR kita selaku orang yang bertugas dan bertanggung jawab akan tata kelola keuangan BOS masih ada. ya betul sekali,laporan lpj BOS triwulan 1 periode Januari- Maret 2019.Tentu rekan bendaharawan semua sekarang tidak lagi membuat laporan keuangan
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja, dan saya do’akan kepada siapa pun yang telah membaca artikel ini, supaya Yang belum dapat jodoh, semoga segera dapat jodoh. Amiin…. Yang belum dapat pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan. Amiin…. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan rezkinya makin melimpah. Amiin…. Yang sedang bersekolah, semoga sekolahnya berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amiin…. Sehubung telah cairnya Dana Bantuan Operasioanl Sekolah BOS triwulan 1, maka untuk itu disini saya menuliskan sebuah artikel yang berisikan tentang tata cara mengisi laporan dana BOS online tahun 2019. Dan dengan ditulisnya artikel tentang pengisian laporan dana BOS online ini, mudah-mudahan akan dapat membantu rekan-rekan operator semua dimana pun berada. Bagaimana caranya? Langsung saja disimak dan dipraktekkan, gratisss!!!!! Cara mengisi laporan BOS online 2. Setelah itu anda pilih dan klik Masuk Website yang berada dibawah sebelah kiri dengan warna biru Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini 3. Pilih dan klik menu Login berwarna merah yang berada di pojok sebelah kanan atas. Selanjutnya pilih kata “Sekolah”. Kenapa sekolah karena yang kita laporkan adalah Dana BOS yang ada disekolah sendiri. 4. Selanjutnya akan muncul tampilan Data Pokok Pendidikan, seperti gambar dibawah ini, Pada menu Email dan Pasword isikan sesuai dengan yang ada di dapodik anda, dan pilih login 5. Maka anda akan berada pada menu dashboard BOS Online, seperti gambar dibawah ini 6. Selanjutnya pada tampilan dashboard tersebut pilih tahun 2019, pilih triwulan 1. karena kita akan melaporkan rincian penggunaan Dana BOS triwulan 1 tahun 2019. terakhir klik menu tambah. 7. Setelah itu tampilan laporannya berubah lagi seperti gambar dibawah ini, Dan isi tahun serta triwulan yang akan anda laporkan keuangannya. Kemudian tuliskan rincian penggunaan Dana BOS Triwulan 1 sesuai dengan RealisasiK-7a dari Kepala Sekolah, terakhir pilih menu proses. 8. Jika sudah maka anda akan kembali lagi kemu tampilan awal Dashboard, pilih menu tahun, triwulan, serta tampilkan jika ingin melihat rincian Dana BOS yang telah diisikan tadi, dan jika ada kesalahan pilih ubah. 9. Dan jika sudah merasa benar mengisinya pilih Logout Demikianlah cara mengisi laporan dana BOS online ini, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini. tqUBYXk.
  • rszugk8bk3.pages.dev/445
  • rszugk8bk3.pages.dev/322
  • rszugk8bk3.pages.dev/434
  • rszugk8bk3.pages.dev/301
  • rszugk8bk3.pages.dev/3
  • rszugk8bk3.pages.dev/231
  • rszugk8bk3.pages.dev/93
  • rszugk8bk3.pages.dev/155

    • bos triwulan 4 2019